Ancaman UU HAM Hongkong Bagi Kesepakatan Dagang Amerika – China

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendukung demonstran prodemokrasi Hong Kong pada Rabu (27/11). Langkah Trump tersebut memicu kemarahan Tiongkok dan kembali memanasnya hubungan antara kedua negara adidaya tersebut.

Trump awalnya tampak enggan menandatangani RUU itu, tetapi dengan dukungan kongres AS yang hampir bulat untuk langkah itu, ia memiliki sedikit ruang politik untuk bermanuver.

Dalam sebuah pernyataannya, Trump mengaku menghormati Presiden Tiongkok Xi Jinping dan berharap para pemimpin dan perwakilan Tiongkok dan Hong Kong dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai yang dapat membawa perdamaian dan kemakmuran jangka panjang. “Saya menandatangani undang-undang ini karena menghormati Presiden Xi, Tiongkok, dan rakyat Hong Kong,” ujar Trump yang dirilis oleh Gedung Putih, Rabu (27/11).

UU tersebut mengharuskan Presiden AS melakukan evaluasi tahunan terkait status khusus perdagangan Hong Kong oleh Washington, yang dapat dihapus jika kebebasan di kota semi otonom itu dicabut. Kongres AS juga mengesahkan undang-undang yang melarang penjualan gas air mata, peluru karet, dan peralatan kendali massa lainnya ke Hong Kong, yang digunakan oleh pasukan keamanan Hong Kong untuk meredam aksi protes.

Keputusan Trump tersebut bahkan disambut oleh oposisinya yang paling kuat, yakni Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Menurutnya UU HAM dan Demokrasi Hong Kong menegaskan kembali komitmen AS terhadap demokrasi, HAM, dan supremasi hukum dalam menghadapi tindakan keras Beijing. “Saya senang bahwa presiden menandatangani undang-undang ini dan berharap untuk segera ditegakkan,” tutur Pelosi.

Tiongkok Murka

Tiongkok mengancam bersiap mengambil tindakan tegas untuk membalas langkah AS, setelah Presiden Trump menandatangani RUU yang mendukung demonstrasi Hong Kong menjadi UU.

“Balasan kami akan sangat kejam dan memiliki niat yang jahat,” ungkap Kementerian Luar Negeri Tiongkok tanpa menyebut secara pasti langkah balasan yang akan ditempuh, Kamis (28/11).

Baca juga  De Guindos, ECB: Ekspektasi Inflasi Jangka Panjang Rendah

“AS telah mengabaikan fakta dan memutarbalikkan kebenaran. Itu secara terbuka mendukung para perlaku kriminial yang dengan brutal menghancurkan fasilitas, membakar, menyerang warga sipil tak berdosa, menginjak-injak aturan hukum, dan membahayakan ketertiban sosial,” tulis pernyataan Kemenlu Tiongkok seperti dilansir BBC.

Pemerintah Hong Kong yang didominasi proBeijing menyayangkan dengan sangat keputusan Trump yang mengesahkan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong.
“Kedua Undang-Undang itu dengan jelas mencampuri urusan dalam negeri Hong Kong,” terang pemerintah Hong Kong dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Hong Kong memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengalamatkan pesan yang salah kepada para pendemo dan tidak akan membantu meredakan situasi. Adapun kantor penghubung Beijing di Hong Kong mengutuk keras langkah AS dan mengatakan hal tersebut dapat membawa masalah serta kekacauan bagi Hong Kong.

Aktivis kunci pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, mengatakan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong adalah pencapaian yang luar biasa bagi semua warga Hongkong. (AFP/BBC/I-1)

Pemerintah China menyesalkan bahwa Presiden Trump mengesahkan UU Hak Asasi Manusia Hongkong dan Melarang pembelian peluru karet ke negara tersebut.

Hongkong kembali ke China pada tahun 1997, setelah menjadi koloni Inggris dengan menganut system 2 pemerintahan dalam 1 negara China. Sudah hampir 6 bulan Hongkong dilanda demonstrasi masalah undang undang ekstradisi dan akhirnya meningkat menjadi demontrasi untuk demokrasi yang anti pemerintah.

Melihat kekerasan yang ditunjukan oleh polisi Hongkong, maka kongres Amerika Serikat mengajukan rancangan undang undang untuk mendukung para demonstran Hongkong dan Presiden Trump menyetujuinya. Kementeri Luar Negeri China mengecam keras penandatangan RUU tersebut menjadi Undang Undang dan memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur masalah politik dalam negeri China.

Baca juga  PM Inggris Johnson: Kita Punya Jumlah Waktu Yang Tepat Untuk Membuat Kesepakatan

Dalam pernyataan nya Pemerintah China memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan Oposisi di Hongkong untuk tidak meremehkan kemampuan China dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran serta stabilitas di Hongkong.

Keadaan ini sedikit banyaknya akan mengganggu pembicaraan tentang kesepakatan dagang tahap pertama antara Amerika – China yang sedang berlangsung, Para pelaku pasar masih menunggu keputusan akhir penanda tangan kesepakatan tersebut baik waktu dan tempatnya.

Keduanya berjanji bahwa sebelum akhir tahun Presiden Amerika Serikat dan Presiden China akan bertemu, tetapi dengan adanya penandatanganan Undang Undang HAM Hongkong maka ketidakpastian akan kembali muncul dan tentunya ini akan menjadi resiko dalam pertumbuhan ekonomi domestic kedua negara bahkan ekonomi global.

error: Terima kasih sudah mampir.
%d blogger menyukai ini: