Startup Saling Klaim Prestasi, Bagaimana Kita Sebaiknya Bersikap?

Berbagai perusahaan, termasuk startup, sering mengutip (atau bahkan membiayai) riset yang memberi nilai dan dampak positif pada citra masing-masing.

Menurut Nika Pranata selaku peneliti ekonomi digital pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tiap perusahaan pada umumnya membutuhkan data atau bukti konkret, yang salah satunya berupa hasil riset.

Data tersebut bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk meyakinkan para pemangku kepentingan. Nika menegaskan bahwa banyak startup mengeluarkan hasil riset untuk beberapa alasan, yakni:

  • Mempertegas positioning,
  • Meyakinkan stakeholder, hingga
  • Membantu memikat investor, terutama riset mengenai pangsa pasar.

“Makin tinggi market share, maka bisa makin meyakinkan investor untuk berinvestasi di startup,” ujar Nika. “Investor biasanya mempertimbangkan valuasi sebuah startup dengan melihat seberapa besar market share-nya. Secara umum, sustainability perusahaan dengan market share tinggi lebih baik.”

Menurutnya, riset yang dilakukan oleh startup pada dasarnya bisa untuk menjawab pertanyaan apa pun, tergantung tujuan yang ingin dicapai. Riset tak hanya dilakukan untuk mengukur pangsa pasar saja, tapi dapat pula untuk mengetahui beberapa hal yakni:

  • Nilai transaksi,
  • Jumlah pengguna aplikasi dan angka unduhan, hingga
  • Kontribusi ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan mitra UMKM.

Pembuktian startup

Ada anggapan bahwa startup teknologi merupakan “perusak industri”. Para pemain lama merasa terusik dengan perkembangan sejumlah startup yang begitu cepat. Pemerintah pun terkadang merasa regulasi yang ada belum mumpuni untuk mengatur perkembangan dinamis startup teknologi.

Guna mengubah persepsi tersebut, para pelaku startup merasa perlu meyakinkan bahwa usahanya dapat memberi dampak positif. Tak heran jika mereka berusaha menunjukkan kontribusi usaha masing-masing kepada masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Sebagai contoh, baik GOJEK dan Grab pernah mengumumkan kontribusi perekonomian masing-masing perusahaan untuk Indonesia. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melaporkan GOJEK telah menyumbang sebesar Rp44 triliun untuk Produk Domestik Bruto dalam negeri selama 2018, sementara Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics menyatakan Grab berkontribusi sebanyak Rp48,9 triliun.

Baca juga  Rangkuman Berita Startup & Teknologi Indonesia dalam Sepekan – 6 Juli 2019

Persaingan kedua startup ini tak hanya di sektor ekonomi. Keduanya sama-sama mengeluarkan klaim yang menunjukkan keunggulan layanan masing-masing pada berbagai sisi.

Untuk meyakinkan konsumen

Nika Pranata (tengah), peneliti ekonomi digital pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI

Menurut Nika, survei penting dilakukan untuk company branding dan memetakan performa. Hasil survei terkait pangsa pasar misalnya, startup dengan pangsa pasar tinggi bisa memengaruhi persepsi konsumen, karena  orang Indonesia cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang lebih banyak digunakan.

Nika menambahkan, dengan memiliki pangsa pasar yang besar, startup akan punya nilai tawar lebih tinggi saat berhadapan dengan regulator. Makin besar pangsa pasar, makin banyak konsumen yang merasa regulasi baru bakal mengubah kebiasaan masing-masing menggunakan layanan dari startup terdampak. Tak jarang banyak konsumen bakal ikut “membela”.

Contohnya pada kasus pelarangan operasional ojek online oleh Kementerian Perhubungan pada 2015 lalu. Masyarakat beramai-ramai menyuarakan protes melalui media sosial, yang kemudian menimbulkan reaksi langsung dari Presiden Indonesia. Aturan yang sudah diteken oleh Menteri Perhubungan pun dibatalkan. 

Tak hanya soal aturan ojek online, pada Maret 2019 lalu pemerintah juga membatalkan aturan PMK 210/2018 mengenai pengenaan pajak e-commerce. Kemunculan protes dari berbagai pihak menjadi salah satu pertimbangannya.

Validitas dari hasil dan metodologi riset

“Ada dua metodologi pengumpulan data yang biasa dipakai lembaga survei, yakni survei dan ekstrak data (data mining),” jelas Nika. Untuk survei, instrumen yang paling populer digunakan adalah polling dan kuesioner. Sedangkan data mining biasanya bersumber dari data internal perusahaan.

Untuk mengetahui apakah data hasil riset tersebut valid atau tidak, harus dilihat dari metodologi yang dipakai. “Validitas dapat dilihat dari akurasi survei, yakni bagaimana metodologi yang digunakan, khususnya terkait teknik pengumpulan data,” ujar Nika.

“Jika melalui survei, harus dilihat bagaimana metode pengambilan sampelnya. Harus dipastikan bahwa pemilihan sampel atau target surveinya representatif terhadap kondisi riilnya.”

Pengecekan data pada riset yang menggunakan metode data mining cenderung lebih sulit. Perusahaan biasanya enggan memublikasikan data secara detail, dengan alasan kerahasiaan perusahaan. Misalnya hasil riset dengan metode pengumpulan data pada suatu aplikasi. Validitasnya lebih sulit dicek, sebab datanya tertutup serta tidak bebas diakses publik.

Baca juga  [Flash] Kredivo Terima Pendanaan dari Telkomsel dan MDI Ventures

Menurut Nika, idealnya setiap hasil riset memublikasikan pula metodologi dan aspek-aspek terkaitnya agar masyarakat dapat mengecek sendiri, dan hasilnya bisa diandalkan.

Independensi pelaku riset

Terkait independensi, riset yang dilakukan lembaga survei (pihak ketiga) cenderung lebih independen daripada survei internal. Meski demikian, perlu diperhatikan juga penyandang dana untuk melakukan riset tersebut. Tak jarang lembaga survei melakukan suatu riset atas biaya dari pihak yang punya kepentingan tertentu.

Menurut Nika, hasil riset paling independen adalah yang dilakukan oleh pihak netral, atau lembaga yang tidak berafiliasi dengan kedua belah pihak. Pemerintah dapat mengambil peran ini, yakni melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

“BPS seharusnya juga merilis hasil survei sebagai lembaga pemerintah sekaligus yang independen. Sebab BPS lah yang paling netral dan tidak punya kepentingan.”

Eni Lestariningsih, Kasubdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, mengatakan pihaknya belum memiliki data terkait layanan transportasi online. “Untuk data startup (seperti GOJEK dan Grab), lebih tepatnya menghubungi Kominfo. Sedangkan untuk e-commerce, BPS tahun ini baru mulai melakukan survei.”

Perlu ditanggapi dengan skeptis

Menanggapi beragam klaim dari sederet perusahaan yang beredar di masyarakat, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tidak langsung mempercayai klaim-klaim tersebut. Validitas dari sederet hasil riset yang dipublikasikan tak dapat diverifikasi dengan mudah.

Hal ini juga diamini oleh Nika, menurutnya yang perlu masyarakat lakukan untuk menyikapi adu klaim adalah dengan memeriksa reputasi lembaga survei terkait, terlebih lagi jika adu klaim tersebut tidak menyertakan metodologinya secara rinci.

“Masyarakat bisa melihat reputasi dan track record lembaga surveinya. Instansi atau perusahaan mana saja yang pernah menjadi klien. Sehingga masyarakat bisa menentukan apakah hasil riset dapat dipercaya berdasarkan reputasinya,” tutup Nika.

Baca juga  Bagaimana Sebuah Blog Milenial Jadi Perusahaan Media dengan 50 Juta Pembaca

(Diedit oleh Iqbal Kurniawan)

This post Startup Saling Klaim Prestasi, Bagaimana Kita Sebaiknya Bersikap? appeared first on Tech in Asia Indonesia.